Teori Pembangunan

Teori Pembangunan Ekonomi-Politik dan Perubahan Sosial

Panta reieverything flows, everything is constantly changing, itulah ungkapan masyhur filosof Yunani kuno, Heraclitus (641-575 sm), yang acapkali dikutip para ilmuwan ketika menjelaskan suatu gejala perubahan.

Dalam artikel Fallacies in Development Theory and their Implications for Policy, Adelman: tiga faktor utama yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan.

  1. perubahan ideologi. Faktor latar belakang idiologi – keragaman rujukan teoretis dan policy prescriptions. Jika basis ideologi berubah, maka berubah pula kerangka teori dan policy prescriptions. Misalnya: antara pemikiran ekonom yang menganut mazhab Keynesian dengan ekonom mazhab neoliberal.
  2. revolusi dan inovasi teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi mempengaruhi aktivitas ekonomi. Revolusi teknologi membawa implikasi luas pada perkembangan teori dan paradigma pembangunan. Contoh, lahirnya paradigma pembangunan knowledge-based economy adalah produk revolusi teknologi tersebut.
  3. perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tecermin pada kian terintegrasinya aktivitas ekonomi antarbangsa. Gejala integrasi ekonomi ini lazim disebut borderless economy, yang ditandai oleh: (i) liberalisasi ekonomi dan intensifikasi perdagangan bebas antarnegara, (ii) meluasnya operasi perusahaan multinasional, dan (iii) pesatnya perkembangan bisnis finansial internasional (Robert Gilpin, The Nation-State in the Global Economy, 2001).

Ketiga faktor di atas jelas mempengaruhi premis dasar dan preposisi teoretis dalam perkembangan ilmu ekonomi mutakhir. Salah satu paradigma pembangunan yang pada tahun-tahun terakhir ini mendominasi kajian dalam disiplin ilmu ekonomi adalah paradigma pembangunan manusia (human development paradigm).

Kegiatan Belajar 1

Adam Smith: Invisible Hands

Tokoh terkemuka di bidang teori pembangunan ekonomi. Buku pertamanya, Theory of Moral Sentiments, yang mengangkat dirinya ke tengah-tengah masyarakat intelektual. Tetapi, puncak kemasyhurannya terutama terletak pada buku karya besarnya An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, yang terbit tahun 1776.

orang pertama yang mempersembahkan teori ekonomi yang sistematik dan mudah di cerna yang cukup tepat sebagai dasar bertolak buat kemajuan bidang itu di masa depan. Dianggap bahwa The Wealth of Nations merupakan pangkal tolak dari penelitian modern politik ekonomi.

Ia menentang teori lama, ekonomi perdagangan yang menekankan arti penting perlunya negara punya persediaan batangan emas dalam jumlah besar. Ia juga menolak pandangan para physiokrat yang mengatakan bahwa tanah merupakan sumber utama dari nilai. Sebaliknya Smith justru menekankan pentingnya tenaga kerja. Peningkatan produksi dapat dicapai lewat pembagian kerja; bukan peraturan pemerintah yang usang dan campur tangannya berikut hambatan-hambatan yang menghalangi perkembangan dan perluasan industri.

Ide sentral The Wealth of Nations adalah pasar bebas yang bergerak menurut mekanisme pasar yang dianggapnya secara otomatis bisa memprodusir macam dan jumlah barang yang paling disenangi dan diperlukan masyarakat konsumen. Misalnya, jika persediaan barang disenangi masyarakat merosot, berarti harga akan naik dan kenaikan harga ini akan mendatangkan keuntungan banyak bagi siapa saja yang memproduksinya. Karena untung banyak, pabrik-pabrik lain tergerak untuk memproduksi juga.

Kenaikan suplai berkaitan dengan kompetisi antar perusahaan akan menurunkan harga komoditi pada tingkat harga yang “normal,”. Tak ada pihak mana pun yang membantu melenyapkan kelangkaan, tetapi kelangkaan itu akan teratasi dengan sendirinya.

“Setiap orang,” kata Smith “cenderung mencari keuntungan untuk dirinya, tetapi dia “di tuntun oleh tangan gaib untuk mencapai tujuan akhir yang bukan menjadi bagian keinginannya. Dengan jalan mengejar kepentingan dirinya sendiri dia sering memajukan masyarakat lebih efektif dibanding bilamana dia betul betul bermaksud memajukannya” (The Wealth of Nations, Bab IV, pasal II).

“Invisible hands” ini tak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya jika ada gangguan terhadap persaingan bebas. Ia sangat percaya terhadap sistem perdagangan bebas dan menentang keras harga tinggi. Semua ikut campur negara  ditentang keras. Campur tangan negara, hampir senantiasa akan mengakibatkan kemerosotan efisiensi ekonomi dan ujungujungnya akan menaikkan harga.

Begitu sempurnanya Adam Smith mengorganisir dan mengedepankan sistem pemikiran ekonominya, mengakibatkan mazhab-mazhab ekonomi sebelumnya tersisihkan. Pengganti Smith, termasuk ekonom kenamaan Thomas Malthus dan David Ricardo, mengembangkan dan menyempurnakan sistemnya menjadi struktur yang kini digolongkan kedalam kategori ekonomi klasik. Sampai pada suatu tingkat penting tertentu, bahkan teori ekonomi Karl Marx (meski bukan teori politiknya) dapat di anggap sebagai kelanjutan dari teori ekonomi klasik.

Dalam buku The Wealth of Nations, Smith sebagian menggunakan pandangan-pandangan Malthus tentang kelebihan penduduk. Tetapi, jika Ricardo dan Karl Marx keduanya bersikeras bahwa tekanan penduduk akan mencegah upah naik melampaui batas keperluan (apa yang disebut “hukum baja upah”). Smith menegaskan bahwa kondisi kenaikan produksi upah dapat dinaikkan. Amatlah jelas, kejadian-kejadian -membuktikan bahwa Smith benar dalam segi ini, sedangkan Ricardo dan Marx meleset.

Pengaruh terpenting pikiran Smith adalah pengaruhnya terhadap perundang-undangan serta politik yang diambil pemerintah. Misalnya, argumen Smith menghadapi campur tangan pemerintah dalam bidang bisnis dan dunia perdagangan dan demi rendahnya harga serta perekonomian bebas, telah mempengaruhi secara pasti terhadap garis kebijaksanaan pemerintah di seseluruh abad ke-19. Sesungguhnya, pengaruhnya dalam hal itu masih tetap terasa hingga sekarang.

Apabila di baca dan di teliti dengan seksama, buku Adam Smith “Wealth of Nation” tidak berbicara tentang kapitalisme, meski ada yang menganggap ia juga membahas tentang kapitalisme.

“Wealth of Nation” terdiri dari lima bagian.

  1. faktor-faktor penyebab peningkatan produktivitas tenaga kerja dan bagaimana produksi didistribusikan (pembagian tenaga kerja, market sebagai batas pembagian tenaga kerja, serta harga).
  2. penggunaan dan proses akumulasi stok (pembagian stok, uang sebagai bagian dari stok, akumulasi kapital, serta stok yang dipinjam dan bunga).
  3. pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar negara (peran perdagangan, kota dan turunnya peran sector pertanian).
  4. sistem ekonomi (proteksi merkantilis), dan
  5. penerimaan negara (public goods, dan utang).

Pembagian tenaga kerja menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga. Pembagian tenaga kerja dapat meningkatkan keahlian, mempersingkat waktu dan mendorong inovasi mesin-mesin. Pembagian tenaga kerja lebih sering terjadi pada manufaktur daripada pertanian. Oleh karena itu negara maju sering ditandai oleh kemajuan sektor manufakturnya. Meningkatnya produksi mendorong munculnya pedagang-pedagang dan kemajuan transportasi.

Dasar pembagian tenaga kerja adalah:

  1. Pembagian tenaga kerja muncul dari dorongan manusia untuk dapat meningkatkan utility dan melakukan pertukaran.
  2. Pertukaran didasari atas prinsip give and take (self inters), bukan benevolence (santunan). Smith mengatakan bahwa hanya pengemis bersandar sepenuhnya pada benevolence.
  3. Semakin berbeda karakteristik kedua orang/negara, perdagangan menjadi semakin menguntungkan karena seseorang dapat membeli produksi orang lain.

Walaupun tenaga kerja memberikan banyak keuntungan, akan tetapi ternyata tenaga kerja dibatasi oleh pasar. Alasan pembatasan ini terjadi karena:

  1. Karena pertukaran menggiring pada pembagian tenaga kerja, maka pembagian tenaga kerja dibatasi. Hal ini terjadi karena jika pasar terlalu kecil, maka tidak ekonomis bila dilakukan pembagian kerja.
  2. Terdapat beberapa industri yang hanya dapat dilakukan di kota besar. Oleh karena itu peran angkutan air sangat penting sekali untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain. Tak heran jika sekarang kita saksikan, kota-kota besar selalu dekat dengan pantai atau daerah pesisir.
  3. Jika tidak terdapat perdagangan antar pulau, maka produksi akan sesuai dengan pendapatan dan jumlah penduduk negeri itu.

Adam Smith mengatakan hanya pengemis yang bersandar pada benevolence (santunan). Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika pemerintah dengan kebijakannya justru telah membuat masyarakat menjadi pengemis?

Kebijakan kompensasi BBM? : pengemisasi?? Mengapa dana kompensasi yang besar tersebut tidak diberikan kepada masyarakat miskin dengan cara membuka lapangan kerja?

Tentang Kapitalisme

Terdapat kesalahan anggapan bahwa kapitalisme selalu berhubungan dengan pengusaha besar yang menanamkan modalnya ke berbagai sektor. Padahal, tidak terdapat prosedur formal-bahkan untuk tingkat yang paling abstrak sekalipun- untuk menspesifikasikan esensi kapitalisme.

Kapitalisme adalah semacam netherworld (dunia maya, dunia tidak nyata) yang melingkupi aktivitas bisnis. Dunia maya ini kadang disebut sebagai invisible hand, market mechanism dan lain-lain yang menuju pada pertumbuhan. Adam Smith menyebutkan bahwa proses ini berakhir pada pencapaian socially beneficial paths dimana individu-individu sendiri tidak pernah menyadarinya ketika ia mengumpulkan material wealth.

Misalnya: jika si A adalah pengusaha kaya raya yang hanya berusaha pada satu bidang, kemudian mendepositokan duitnya milyaran rupiah di bank, maka dia bukan kapitalis, karena duit pengusaha tersebut tidak berputar, hanya menginap di bank. Namun, jika terdapat pengrajin kecil yang memutar modalnya untuk usahanya yang lain, maka pengrajin kecil tersebut disebut kapitalis, karena kapitalis adalah orang yang terus memutar capitalnya untuk usaha berikutnya. Capital adalah continuous transformation dari MCM (Money-commudity-money). Jadi kapitalisme adalah proses yang berulang dan ekspansif.

Yang paling berbahaya dari kapitalisme adalah dominasi kapitalisme. Dominasi kapitalisme adalah seseorang yang memiliki seluruh capital namun ia menolak menjual produknya atau menolak mempekerjakan manusia. Dominasi capital dapat menyebabkan pengangguran bahkan dapat menyebabkan kelaparan dan kematian. Aspek kritis dari uang atau capital tidak terletak pada hak untuk menggunakan, namun pada hak untuk menahan penggunaannya ketika pemilik menghendakinya. Hak inilah yang membuat kapitalis menjadi dominan dalam dunia perdagangan dan produksi dimana mereka memegang otoritas atas perluasannya.

Paradigma pembangunan manusia

Mabub ul Haq, membuat refleksi mendalam tentang paradigma pembangunan Barat yang sangat materialistik, yang begitu saja diterapkan di negara-negara berkembang. Paradigma pembangunan Barat yang materialistik itu mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari aspek fisik semata, yang dikuantifikasi dalam perhitungan matematik dan angka statistik.

Hasil pembangunan adalah deretan simbol-simbol numerikal dalam tabel dan grafik, yang melambangkan sukses pencapaian dimensi fisik dan materi. Melalui bukunya Reflections on Human Development (1995), menandai pergeseran paradigma pembangunan dari “national income accounting” ke “people-centered policy.” Kita patut menyimak dengan saksama rumusan paradigma itu: “The human development paradigm is concerned both with building up human capabilities through investment in people and with using those human capabilities fully through an enabling framework for growth and employment.”

Paradigma ini mempunyai empat komponen esensial.

Pertama, kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara. Ini mensyaratkan sejumlah hal yaitu:

(i)                distribusi aset-aset ekonomi produktif secara adil;

(ii)              distribusi pendapatan melalui perbaikan kebijakan fiskal

(iii)            menata sistem kredit perbankan untuk memberi kesempatan bagi kelompok kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha

(iv)            menata sistem politik demokratis guna menjamin hak dan kebebasan politik

(v)              menata sistem hukum guna menjamin tegaknya keadilan.

Kedua, produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya ini mensyaratkan investasi di bidang sumber daya manusia, infrastruktur, dan finansial guna mendukung pertumbuhan ekonomi, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar kapasitas produksi bisa maksimal, maka investasi harus lebih difokuskan pada upaya peningkatan mutu SDM, yang ditandai oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi. SDM berkualitas memainkan peranan sentral dalam proses pembangunan suatu bangsa.

Ketiga, pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi, dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat segala perhatian yang bertujuan bukan saja meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan, melainkan juga memperluas pilihan-pilihan publik (public choices) sehingga manusia mempunyai peluang mengembangkan segenap potensi yang dimiliki.

Keempat, berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan: fisik, manusia, finansial, dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan: kesejahteraan rakyat. Untuk itu, penyegaran, pembaruan, dan pelestarian modal pembangunan sangat penting dan perlu guna menjaga kesinambungan proses pembangunan di masa depan.

Paradigma pembangunan manusia kini menjadi tema sentral dalam wacana perdebatan mengenai isu-isu pembangunan. Orientasi pembangunan pun bergeser dari sekadar mencapai tujuan makro ekonomi seperti peningkatan pendapatan nasional dan stabilitas fiskal ke upaya memantapkan pembangunan sosial (societal development).

Paling tidak ada enam alasan mengapa paradigma pembangunan manusia ini bernilai penting, yaitu:

(i)                pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia

(ii)              mengemban misi pemberantasan kemiskinan

(iii)            mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa

(iv)            memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem

(v)              memperkuat basis civil society dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan

(vi)            merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan (Kaushik Basu, On the Goals of Development, 2002).

Singkatnya adalah pemikiran pembangunan itu terus berdialektika dengan perubahan zaman dan berevolusi secara konstan. Setiap tahapan evolusi niscaya merujuk pada konteks zaman tertentu dan memiliki karakterisktik yang berlainan antara satu dengan yang lain. Sudah pasti setiap periode dalam evolusi pemikiran pembangunan menggambarkan perbedaan mendasar antara satu generasi dengan generasi yang lain. Dengan merujuk pada sejumlah literatur dan agar lebih mudah dalam membahas esensi pemikiran di masing-masing tahapan evolusi, kita pilah periode evolusi itu menjadi dua generasi saja.

Modul 2

Kegiatan Belajar 2

W.W. Rostow: The Stage of Economic Growth[1]

Salah satu teori yang tergolong ke dalam kelompok teori modernisasi adalah “Lima Tahap Pembangunan” oleh W.W. Rostow. Sebagai seorang ahli ekonomi, Rostow tidak memusatkan perhatiannya pada bidang-bidang dan masalah-masalah ekonomi dalam arti yang sangat sempit. Perhatiannya juga tertuju pada masalah-masalah sosiologi yang terkait dengan proses-proses pembangunan namun tidak melepaskan analisisnya terhadap masalah ekonomi.

Rostow dalam bukunya The Stage of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto (1960) menjelaskan uraian teori tentang proses-proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Menurut Rostow (dan beberapa ahli ekonomi pada masa itu), pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat yang terbelakang menuju ke masyarakat yang lebih maju. Dengan berbagai variasinya, proses tersebut pada dasarnya berlangsung sama di mana pun dan kapan pun.

Pembagian proses pembangunan menjadi lima tahap ini, menurut Rostow:

Masyarakat Tradisional

Pada masyarakat tradisonal, ilmu pengetahuan masih belum banyak dikuasai. Masyarakat tradisional masih banyak dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan terhadap kekuatan di luar kekuasaan manusia. Kondisi yang demikian, manusia tunduk kepada alam dan belum mampu menguasai alam.

Implikasi dari tipe masyarakat tradisional ini adalah produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Memproduksi sesuatu sebatas dipakai untuk kebutuhan konsumsi dan tidak melakukan investasi.

Prakondisi Lepas Landas

Masyarakat tradisonal –meski sangat lambat— terus bergerak. Pada titik tertentu, masyarakat tradisional mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Kondisi yang demikian akan tercipta (seringkali) karena adanya campur tangan dari pihak luar khususnya oleh masyarakat yang sudah lebih maju. Masyarakat tradisional, pada dasarnya tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri, perubahan tidak akan datang dari dank arena faktor-faktor internal masyarakat tersebut. Campur tangan dari pihak luar tersebut akan mengguncangkan masyarakat tradisional yang kemudian akan berkembang ide pembaruan.

Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat di capai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap baik: kebesaran bangsa, keuntungan pribadi, kemakmuran umum, atau kehidupan yang lebih baik anak-anak mereka nanti”. (Rostow, 1966; 6 ).

Lepas Landas

Tahapan dalam periode ini ditandai dengan hilang dan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses-proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang berjalan wajar tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas.

Periode ini juga ditandai adanya tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari total pendapatan nasional bahkan lebih. Ditandai juga dengan lahirnya industri-industri baru dan berkembang secara pesat. Keuntungan-keuntungan baru sebagian besar ditanamkan kembali ke industri-industri baru. Sector-sektor modern dari perekonomian dengan demikian terus berkembang.

Bidang pertanian semakin memunculkan teknik-teknik baru. Pertanian menjadi usaha komersial untuk mendapatkan keuntungan dan tidak lagi sekedar sebagai konsumsi. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak agar ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal.

Bergerak ke Kedewasaan

Setelah lepas akan terjadi proses kemajuan yang akan terus bergerak ke depan, meskipun terkadang akan terjadi pasang surut. Menyisihkan hingga 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali agar bisa mengatasi persoalan pertambahan penduduk.

Perkembangan pesat dalam industri, maka negara memantapkan posisinya dalam perekonomian global. Barang-barang yang tadinya di impor sekarang dapat diproduksi sendiri dalam negeri. Impor baru yang menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor.

Sesudah 60 tahun sejak sebuah negara lepas landas (atau sekitar 40 tahun setelah periode lepas landas berakhir), tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang diproduksikan bukan saja terbatas pada barang kondumsi, tetapi juga barang modal.

Era Konsumsi Massal yang Tinggi

Kenaikan pendapatan masyarakat konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup tetapi meningkat  ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama.

Periode konsumsi masal yang tinggi ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang bisa menopang kemajuan secara terus menerus.

Lima tahap pertumbuhan ekonomi yang diutarakan Rostow ini seperti halnya teori-teori modernisasi lainnya didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Titik terpenting dalam gerak kemajuan dari masyarakat yang satu ke yang lainnya adalah periode lepas landas.

Rostow juga berbicara tentang keperluan akan adanya sekelompok wiraswastaan, yakni orang-orang yang berani melakukan tindakan pembaruan meski tindakan tersebut ada risikonya. Rostoe kemudian berbicara tentang kondisi-kondisi sosial yang melahirkan para wiraswastaan ini, disebutkan dalam dua kondisi sosial; pertama, adanya elit baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya oleh masyarakat tradisional di mana dia hidup, untuk mendapatkan prestise dan mencapai kekuasaan melalui cara-cara konvensional yang ada; kedua, masyarakata tradisional yang ada cukup fleksibel untuk memperbolehkan warganya mencari kekayaan, atau kekuasaan politik sebagai jalan untuk menaikkan statusnya dalam masyarakatnya (biasanya hal ini dicapai melalui kepatuhan dan kesetiaan terhadap yang berkuasa).

Kelompok menengah/elit baru, inilah yang menjadi tenaga pendorong utnuk melakukan pembaruan-pembaruan. Kelompok baru inilah karena tatanan social politik yang ada tidak memberi kemungkinan untuk mengembangkan diri. Biasanya terjadi pada kelompok-kelompok pedagang di jaman feudal, atau orang-orang Yahudi di Eropa, atau orang-orang Cina yang berkembang di Asia Tenggara. Karena tidak bisa memajukan diri di jalur social politik, maka mereka bergerak di bidang ekonomi untuk mendapatkan termpat terhormat diukur dari keberhasilannya mengumpulkan kekayaan.

Dalam penjelasan dan pembahasan tentang “Lepas Landas”, Rostow juga berbicara tentang aspek-aspek non ekonomi. Kondisi “Lepas Landas” harus memenuhi criteria kondisi yang saling berkaitan; pertama, meningkatnya investasi di sector produktif dari pendapatan nasional; kedua, semakin tumbuhnya sector industri manufaktur yang penting dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi; ketiga, munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan social yang bias memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sector ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari “Lepas Landas”, lembaga-lembaga inilah yang kemudian bias membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.

Khususnya pada kondisi yang ketiga merupakan kondisi non ekonomi yang penting. Akan tetapi, Rostow masih tetap mengutamakan peran ekonomi dari lembaga-lembaga tersebut.

Kondisi ketika menunjuk kepada kesanggunpan yang cukup (dari lembaga-lembaga ini) untuk mengumpulkan modal dari sumber-sumber dalam negeri … prakondisi untuk lepas landas memerlukan kesanggupan awal untuk menggerakkan tabungan dalam negeri secara produktif dan juga menciptakan sebuah struktur yang memungkinkan tingkat tabungan yang cukup tinggi.”(Rostow, 1971:148)

Yang dijelaskan tersebut sebagai misal adalah Negara yang melindungi kepentingan para wiraswastawan untuk melakukan akumulasi modal, memberikan iklim politik yang menguntungkan bagi para industriawan, dan kelompok asing untuk menanamkan modalnya.

Belum dapat diketahui secara pasti, bagaimana Rostow menemukan istilah tinggal landas sebagai salah satu tahapan terpenting dalam pembangunan ekonomi. Bisa jadi, Rostow mengambil metafora tinggal landas ini berasal dari gambaran posisi duduk orang dalam pesawat terbang. Pada awalnya, pesawat terbang yang diam di tempat, kemudian mulai bergerak perlahan di landasan, dan akhirnya terbang lepas landas ke angkasa. Rostow melihat pembangunan negara Dunia Ketiga dengan menggunakan kiasan tersebut.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana Negara Dunia Ketiga tersebut mampu memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumberdaya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Dalam hal ini Rostow menjelaskan; pertama, dana untuk investasi dapat di gali dengan cara meningkatkan berbagai kebijaksanaan pajak; kedua, dana investasi dapat juga berasal dari lembaga-lembaga keuangan, pada bank, pasar uang, penerbitan obligasi, yang kesemuanya dapat dibuat dengan tujuan memindahkan dana nasional yang terpendam untuk kegiatan produktif; ketiga, dana investasi juga dapat diperoleh melalui peningkatan perdagangan internasional, peningkatan ekspor untuk mendapatkan devisa dapat digunakan untuk mendapatkan teknologi asing dan peralatannya; keempat, dana investasi dapat diperoleh dari investasi langsung modal asing untuk ditanamkan –missal pada bidang pembangunan prasarana dan pembukaan tambang, dan sector produktif lainnya—.

Bert F. Hoselitz: Faktor-faktor Non-Ekonomi

Hoselitz membahas factor-faktor non-ekonomi yang “ditingalkan” oleh Rostow, dalam karyanya yang terkenal, yang di beri judul “Economic Growth and Development: Non-economic Factors in Economic Development”.

Factor non-ekonomi ini disebut oleh Hoselitz sebagai factor kondisi lingkungan, yang di anggap penting dalam proses pembangunan. Persoalan yang ditanyakan oleh Hoselitz adalah:

Nyatanya, Rostow membeuat perbedaan tingkat investasi (yakni rasio antara pembentukan modal neto terhadap produksi nasional neto), lepas landas, dan sedang memasuki tahap revolusi industri. Sekarang, mengapa sebuah ekonomi tiba-tiba memiliki kesanggupan untuk menabung dan melakukan investasi sebagian besar dari pendapatannya, terutama bila ia tidak pernah bisa melakukannya untuk jangka waktu yang lama sebelumnya sampai pada titik lepas landas? Jawabannya barangkali bisa ditemukan kalau kita menanyakan apakah kondisi lingkungan umumnya sudah dibentuk pada masa sebelum lepas landas, sehingga peningkatan pembentukan modal neto menjadi menarik bagi masyarakat tersebut dan diusahakan untuk dicapai”.

Selanjutnya, Hoselitz mengatakan:

Kondisi lingkungan ini harus dicari terutama dalam aspek-aspek non-ekonomi dari masyarakat. Dengan kata lain, lepas dari pengembangan modal seperti pembangunan sarana sistem telekomunikasi serta transportasi dan investasi dalam fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan instalasi-instalasi, sejenis untuk perdagangan luar negeri, banyak dari pembaruan-pembaruan yang terjadi pada periode persiapannya didasarkan pada perubahan-perubahan pengaturan kelembagaan yang terjadi dalam bidang hukum, pendidikan, keluarga dan motivasi”.

Hoselitz menamakan perubahan kelembagaan yang akan mendukung proses lepas landas ini sebagai “hadiah dari masa lampau,” yang sangat penting artinya. Selanjutnya, Hoselitz kembali menekankan bahwa meskipun seringkali orang menunjukkan bahwa masalah untuk pembangunan adalah kekurangan modal (Teori Harrod-Domar), ada masalah lain yang juga sangat penting, yakni adanya keterampilan kerja tertentu, termasuk tenaga wiraswasta yang tangguh. Karena itu, dibutuhkan perubahan kelembagaan pada masa sebelum lepas landas, yang akan memengaruhi pemasokan modal, supaya modal ini bisa menjadi produktif. Perubahan kelembagaan ini akan menghasilkan tenaga wiraswasta dan administrasi, serta keterampilan teknis dan keilmuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, bagi Hoselitz pembangunan membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur:

Pemasokan Modal Besar dan Perbankan

Pemasukan modal dalam jumlah yang besar ini, seperti yang diuraikan oleh Rowtos, membutuhkan lembaga-lembaga yang bisa menggerakkan tabungan masyarakat dan menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan yang produktif. Hoselitz menyebutkan lembaga perbankan yang efektif. Pengalaman dari negara-negara Eropa ketika menjalankan proses lepas landas menunjukkan pentingnya lembaga-lembaga perbankan. Tanpa lembaga-lembaga seperti ini, modal besar yang ada sulit dikumpulkan sehingga bisa menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan pembangunan. Hoselitz menunjukkan pengalaman di Cina pada abad ke-19. sebagai akibat dari korupsi para pejabat negara, surplus ekonomi yang terjadi menjadi sia-sia, karena ditanamkan ke pembelian tanah, atau dipakai untuk mengkonsumsikan barang-barang mewah.

Pemasokan Tenaga Ahli dan Terampil

Tenaga yang dimaksud adalah tenaga wiraswastawan, adminsitrator profesional, insinyur, ahli ilmu pengetahuan, dan tenaga manajerial yang tangguh. Di samping itu, disebutkan juga perkembangan teknologi dan sains harus sudah melembaga sebelum masyarakat tersebut melakukan lepas landas. Inilah yang menjadi pengalaman di negara-negara Eropa: semua hal ini sudah tersedia sebelum lepas landas.

Kemudian, Hoselitz membicarakan lebih jauh tentang tenaga wiraswasta. Supaya orang-orang ini muncul, diperlukan sebuah masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan yang beranggapan bahwa mencari kekayaan bukan merupakan hal yang buruk. Kalau nilai-nilai budaya semacam ini tidak ada, akan sulit sekali jiwa kewiraswastaan muncul. Misalnya, di masyarakat yang dikuasai oleh para panglima perang, para pendeta, atau para birokrat pemerintah, budaya dan nilai-nilai yang mendorong orang melakukan akumulasi modal sulit tumbuh dengan subur. Bila orang-orang ini dianggap memiliki status yang lebih tinggi daripada para pedagang dan industrialis, jiwa kewiraswastaan akan bersembunyi.

Masih sehubungan dengan masalah munculnya kaum wiraswasta, Hoselitz kemudian membahas adanya sekelompok minoritas yang disingkirkan oleh masyarakat. Kelompok marjinal ini mengalami proses anomie atau kehilangan pegangan nilai. Mereka seringkali mencari jalan lain untuk mengangkat harga diri dan status mereka. Biasanya, caranya adalah dengan mencari kekayaan. Mereka menjadi kelompok kaum borjuis, yang kemudian menantang tatanan masyarakat yang lama. Seperti diuraikan diatas, Rostow juga bicara tentang kelompok ini.

Paparan Bert F. Hoselitz yang membahas faktor-faktor non-ekonomi untuk melengkapi faktor-faktor yang kurang diperhatikan oleh Rostow dalam menjelaskan terjadinya proses tinggal landas. Tentunya masih banyak faktor non-ekonomi lain yang bisa ditambahkan. Tetapi, dari Hoselitz kita mendapatkan pokok-pokok pikiran tentang faktor non-ekonomi sebagai unsur penting dalam memunculkan sebuah proses yang bernama pembangunan.

Yang menarik ialah bahwa bila para pemikir lain memberi tekanan pada pendidikan individual atau nilai-nilai kebudayaan yang hidup yang bisa menjadi hambatan Hoselitz bicara tentang adanya lembaga yang menopang seperti lembaga pendidikan, perbankan, mobilisasi modal dan sebagainya. Tentunya ini bisa di bentuk kalau ada kebijakan negara yang mendorong supaya proses kelembagaan ini terjadi. Negara, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, menjadi penting dalam pembahasan faktor kelembagaan ini. Dari faktor-faktor psikologi dan nilai-nilai budaya, Hoselitz bergerak ke masalah yang lebih nyata, nyata, yakni lembaga-lembaga politik dan sosial.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor non-ekonomi di atas, Alex Inkeles dan David H. Smith pada dasarnya juga berbicara tentang pentingnya faktor-faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekadar perkara pemasokan modal dan teknologi saja. Tetapi dibutuhkan manusia yang dapat menjadi produktif. Untuk ini, dibutuhkan apa yang disebut oleh Inkeles sebagai manusia modern.

Apakah manusia modern itu? Dalam buku mereka yang terkenal, Becoming Modern, kedua tokoh itu mencoba memberikan ciri-ciri dari manusia yang di maksud, yang antara lain meliputi hal-hal seperti: keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam dan bukan sebaliknya, dan sebagainya. Ciri-ciri yang diberikannya tentu saja bisa ditambah lagi, atau dikurangi, atau dikritik ketepatannya. Dalam hal ini, Inkelas dan Smith tidak berbeda dengan Weber dengan etika Protestannya, atau McClelland dengan konsep n-Achnya. Bedanya, Inkelas dan Smitsh menguraikannya secara lebih rinci dan menguji konsep-konsep ini dalam sebuah penelitian empiris yang meliputi penduduk di enam negara berkembang.

Untuk tujuan buku ini, yang lebih penting adalah teori Inkeles dan Smith tentang proses pembentukan manusia moden. Pertama-tama, mereka menyatakan:

Kami beranggapan bahwa, bagaimanapun juga, manusia bisa diubah secara mendasar setelah dia menjadi dewasa, dan karena itu tak ada manusia yang tetap menjadi manusia tradisional dalam pandangan dan kepribadiannya karena hanya dia dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang tradisional”.

Artinya, dengan memberikan lingkungannya yang tepat, setiap orang bisa di ubah menjadi manusia modern setelah dia mencapai usia dewasa.

Dari hasil penelitiannya, Inkeles dan Smith menjumpai bahwa memang pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuta dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Kemudian, pengalaman kerja dan pengenalan terhadap media massa merupakan cara kedua yang efektif. Penemuan ini mendukung pendapat Daniel Lerner yang menekankan pentingnya media massa sebagai lembaga yang mendorong proses modernisasi.

Inkeles dan Smith kemudian menekankan faktor pengalaman kerja, terutama pengalaman kerja di pabrik, sebagai faktor yang berperan besar dalam mengubah manusia tradisional menjadi modern. Dengan kata lain, seorang manusia tradisional bisa diubah menjadi manusia modern bila dia diterjunkan ke dalam lembaga-lembaga kerja yang modern. Seorang yang bekerja di pabrik misalnya, dipaksa untuk bekerja dengan menepati waktu, untuk mebuat perencanaan, untuk bekerja sama dengan orang lain, dan sebagainya. Dalam penelitiannya, Inkeles dan Smith menemukan bahwa seorang manusia tradisional yang diterjunkan ke dalam lembaga kerja modern bukan saja bisa melakukan adaptasi yang cepat (berbeda dengan persangkaan bahwa dia menjadi bingung dan kehilangan orientasi), tetapi dia juga bisa menyerap nilai-nilai kerja ini ke dalam kepribadiannya dan mengekspresikannya kembali ke dalam sikap, nilai dan tingkah lakunya. Dengan lain perkataan, dia menjadi manusia modern.

Untuk menjelaskan hal ini, Inkeles dan Smith mengambil teori Karl Marx menyatakan bahwa kesadaran manusia ditentukan oleh lingkungan materialnya. Hubungan manusia dengan alat produksinya memberi bentuk dan isi pada kesadarannya. Pendapat ini tampaknya dibenarkan oleh hasil penelitian Inkeles dan Smith, dimana manusia tradisional berubah menjadi manusia modern karena bekerja pada lembaga-lembaga kerja yang modern seperti misalnya di pabrik-pabrik.

Bahkan kedua peneliti ini menemukan bahwa perbedaan etnis dan perbedaan agama, yang di anggap sebagai faktor penting dalam mengubah tingkah laku manusia oleh para ahli ilmu sosial yang menekankan faktor kebudayaan, ternyata kurang berperan penting dalam pembentukan manusia modern. Lebih penting, seperti sudah diungkapkan diatas, adalah faktor pendidikan dan pengalaman kerja di lembaga kerja yang modern.

Karateristik manusia modern menurut Inkeles,

-         Terbuka terhadap pengalaman baru, yang berarti bahwa manusia modern selalu berkinginan untuk mencari sesuatu yang baru.

-         Manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional, seperti orang tua, kepala suku (etnis), dan raja-raja.

-         Manusia modern percaya terhadap ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannyauntuk menundukkan alam semesta.

-         Manusia modern memiliki orientasi mobilitas dan ambis hidup yang tingi. Mereka berkehendak untuk meniti tangga jenjang pekerjaannya.

-         Manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Mereka selalu merencanakan sesuatu jauh di depan dan mengetahui apa yang akan mereka capai dalam waktu lima tahun ke depan (sebagai misal.

-         Manusia modern aktif terlibat dalam percaturan politik. Mereka bergabing dengan berabgai organisasi kekeluargaandan berpartisipasi aktif dalam urusan masyarakat lokal.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, inti dari perubahan masyarakat adalah perubahan norma-normanya, di mana perubahan norma dan proses pembentukan norma merupakan inti dari kehidupan mem-pertahankan kesatuan kehidupan kelompok. Berbeda dengan konsep per-ubahan menurut Soemardjan (1974:487) bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Perbedaan ke dua pengertian tersebut terletak pada proses perubahan, kalau Manheim menekankan perubahan itu terjadi dalam proses pembentukan norma dalam masyarakat, sedangkan menurut Soemardjan menekankan pada proses yang terjadi di dalam lembaga kermasyarakatan. Dengan demikian menurut Soemardjan, perubahan masyarakat ditentukan dalam lembaga kemasya-rakatan.

2. Paradigma Pembangunan Masyarakat
Pembangunan masyarakat yang pada mulanya diarahkan pada pem-bangunan materi terjadi pada abad ke 18. Pada masa ini orang menganggap bahwa perkembangan materi sebagai suatu yang diminati dan bisa terlak-sana (Andrist, 1992). Pemikiran yang semakin banyak dianut orang, mula-mula dicetuskan oleh Adam Smith dengan usaha meningkatkan kondisi kehidupan bagi bangsa Inggris. Perkembangan selanjutnya dengan mun-culnya teknologi industri, mengakibatkan berkembangnya kapitalisme. Karl Marx sebagai penganut Hegel tidak terlalu tertarik pada angka besar dan bahkan menentang kapitalisme, bukan karena kapitalisme itu me-ningkatkan taraf hidup, melainkan kapitalisme telah menciptakan “keku-atan-kekuatan produksi yang lebih massal dan lebih kolosal dibandingkan dengan yang dapat diraih oleh generasi-generasi sebelumnya secara bersama-sama”. Sementara Marx memproklamirkan pemikiran tentang pengembangan kekuatan produktif manusia, dan transformasi produksi materi menjadi kekuatan alam. Cendikiawan lain seperti John S. Mill mulai melontarkan keragu-raguan mereka. Mill mengaku tidak tergiur oleh pandangan orang tentang kehidupan yang menganggap bahwa ciri manusia normal adalah perjuangan untuk memperoleh apa yang diinginkan, dan bahwa sikap saling menginjak, saling menyikut dan saling memanfaatkan yang merupakan ciri kehidupan sosial waktu itu. Namun dalam dekade berikutnya pengembangan materi di Barat sudah mulai beralih pada pemikiran alokasi sumber daya yang efisien, seperti perdagangan bebas versus proteksi, dan masalah distribusi pendapatan.

Dalam dekade pasca perang dunia II, muncul istilah pembangunan ekonomi dalam rumusan dunia barat mengenai cita-cita mereka memba-ngun dunia pasca perang. Sebagai suatu cita-cita, ide tersebut menjadi bagian dari program para pemimpin pergerakan kemerdekaan menentang dominasi barat, yang menurut istilah Rustow (Andrist, 1992), sebagai gerakan pendorong yang disebut “nasionalisme reaktif”. Dalam piagam PBB pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu sarana untuk me-ningkatkan standar hidup, meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian serta untuk memajukan dan membangun masyarakat.

Pembangunan ekonomi menurut Myrdal (Andrist, 1992) tidak seke-dar peningkatan standart hidup Jasmaniah; pembangunan ekonomi berarti manjadi “manusia baru” dan “manusia modern”. Pertumbuhan ekonomi di-anggap sentral, karena kebebasan untuk memilih alokasi dan distribusi ba-rang dan jasa merupakan syarat bagi tercapainya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Pada tahun 1950-an di saat pembangunan ekonomi umumnya disamakan dengan pertumbuhan ekonomi, maka pem-bangunan ekonomi lebih difokuskan pada faktor-faktor penentu perubahan ekonomi.
Salah satu faktor yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal, sehingga negara berkembang sulit mening-katkan pertumbuhan karena kekurangan modal. Sampai sekitar tahun I960-an, para ahli ekonomi termasuk Maddison ternyata mempunyai kesimpulan lain, bahwa faktor modal dan faktor lainya seperti kerja, hanya sedikit saja kegunaannya untuk menjelaskan adanya perbedaan dalam laju pertum-buhan ekonomi. Ada satu “faktor residu” yang besar yang berpengaruh pada modal manusia khususnya perkembangan teknik. Pengertian menge-nai “investasi manusia” dengan tekanan pada pentingnya pendidikan dan faktor budaya, merupakan langkah pertama menuju paham pembangunan dilihat dari segi yang tidak bersifat ekonomi semata.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan masalah modal, tetapi juga masalah ma-nusianya sebagai sumber daya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan merupakan salah satu kunci, disamping budaya yang dimiliki setiap bangsa yang sedang membangun. Sedangkan untuk membangun budaya untuk menjadi manusia modern melalui transformasi budaya, yaitu: (1) perbaikan mengenai substansi dan tatanan nilai-nilai (perbaikan tekstual) dan (2) perbaikan mengenai cara-cara menanamkan (menginternalisasikan) tata nilai nasional ke dalam diri bangsa dengan ja-lan perbaikan secara nyata.

Perbaikan pertama merupakan langkah formulatif, sedangkan perbaikan ke dua merupakan langkah edukatif. Untuk melakukan perbaikan tekstual diperlukan sikap terbuka, namun kritis, terhadap budaya-budaya asing (toleransi kultural) serta pemahaman yang mendasar (apresiasi intelektual) terhadap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia dewasa ini dan di masa mendatang. Tanpa kedua landasan ini tidak mungkin untuk mengadakan perbaikan tekstual yang berarti terhadap tata nilai yang dianut secara nasional. Perlu disadari bahwa bangsa Indonesia pada dasarnya mencintai nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyangnya.
Kecintaan terhadap nilai luhur yang disertai sikap kritis akan me-mungkinkan terjadinya modifikasi atau modernisasi terhadap nilai luhur tersebut dalam rangka memasuki zaman modern tanpa kehilangan makna. Langkah edukatif untuk memperbaiki tata nilai nasional secara aktual perlu mendapat kritik yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan nilai diberbagai lingkungan pendidikan.

Kesenjangan antara nilai tekstual dan aktual pada dasarnya meru-pakan kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan. Kesenjangan ini terjadi karena dalam praktek pendidikan selalu diutamakan pengetahuan tentang nilai-nilai dan kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan untuk mencintai dan mengamalkan nilai.
Kurang berusaha mengembangkan kemampuan melihat nilai-nilai secara non personal. Sementara ini banyak prasangka yang merintangi hubungan dengan kemiskinan desa pada umumnya, dan dengan keme-laratan pada khususnya. Terdapat enam prasangka yang sangat menonjol, yaitu: prasangka keruangan, prasangka proyek, prasangka kelompok sasaran, prasangka musim kemarau, prasangka diplomatis dan prasangka profesional (Chambers,1983: 17—32). Prasangka-prasangka tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, prasangka keuangan, di mana pembangunan banyak menekankan pada orang kaya dan menjauhi orang miskin. Pembangunan yang diuta-makan untuk kenyamanan bagi wisatawan pembangunan desa. Akibatnya timbullah prasangka yang mendahulukan daerah perkotaan, seperti pem-bangunan terminal, jalan raya.
Kedua, prasangka proyek paling jelas dapat dilihat pada proyek pameran, seperti proyek pencontohan atau desa binaan dengan dukungan tenaga dan dana yang lebih dari cukup, diikuti para peserta yang sudah diajari dan tahu apa yang harus dikatakan dan letaknya tidak terlalu jauh dari kantor pusat. Pemerintah pusat memang memerlukan proyek tersebut dalam rangka mempersiapkan informasi tentang keberhasilan pembangunan yang telah dicapai.
Ketiga, prasangka kelompok sasaran, timbul akibat dari penggalian infor-masi yang hanya menekankan pada orang-orang dari golongan elit, me-ngutamakan pada kaum pria dibanding dengan kaum wanita, mengu-tamakan orang-orang pemakai jasa dan penerima gagasan baru serta men-dahulukan orang yang aktif sedangkan orang tidak aktif karena jompo, sakit, dan lain-lain tidak mendapat perhatian.
Keempat, prasangka musim, merupakan gejala yang umum ditemukan karena wisatawan pembangunan turun cendereung pada musim panen menjelang musim kemarau. Kemiskinan relatif tidak banyak ditemukan di pedesaan. Demikian pula mereka juga jarang turun pada musim hujan karena takut menanggung resiko kehujanan dan terjebak di jalan berlumpur.
Kelima, prasangka diplomatis, timbul akibat dari rasa segan para pejabat desa untuk menunjukkan kemiskinan yang sebenarnya. Demikian pula orang kota merasa segan mengadakan dialog dengan orang miskin karena rikuh dan masih ditambah lagi adanya hambatan yang berupa sikap sopan santun dan rasa malu yang dimiliki orang desa.
Keenam, prasangka profesional, secara umum spesialisasi profesi dengan segala keunggulannya menyulitkan seseorang untuk memahami keseng-saraan. Hal ini disebabkan karena latihan yang diberikan bukan masalah yang menyangkut kemiskinan, sehingga mereka sulit untuk melihat (buta) terhadap keadaan di luar 1ingkungannya. Orang beranggapan bahwa setiap pengetahuan tentang nilai secara otomatis akan diikuti oleh pengamalan dari nilai tersebut. Padahal kenyataanya tidaklah demikian, rangkaian peristiwa psikis yang menghubungkan pengetahuan dan pengamalan merupakan mata rantai yang terdiri atas enam peristiwa psikhis, yaitu : kognisi, afeksi, konasi, volisi, motivasi dan praxis (pengamalan). Hu-bungan peristiwa tersebut bersifat berurutan, dan peristiwa satu dipisahkan dengan lainnya oleh hambatan. Selama hambatan tersebut tidak dapat ditembus, maka pengetahuan tidak akan diikuti oleh pengamalan.
Dalam rangka menganalisis fenomena-fenomena sosial terdapat empat paradigma (Barrel dan Morgan, 1978: 21) yang masing-masing menunjukkan persepsi perbedaan yang mendasar dalam menganalisis fenomena tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam paradigma secara sungguh-sungguh dimulai dari sudut pandang yang berbeda serta kesim-pulan nyata dari perbedaan konsep dan alat analisis yang digu­nakan. Keempat paradigma tersebut adalah sebagai berikut:
1) Paradigma fungsional (functional paradigma)
Paradigma ini merupakan kerangka kerja paling dominan untuk meng-hasilkan sosiologi akademik dan studi organisasi. Pola pemikiran paradigma ini merupakan karakteristik untuk memberikan penjelasan tentang status quo, tatanan sosial, konsensus, integrasi sosial, kohesi, solidaritas, kebutuhan akan kepuasan, dan aktualisasi.
Pendekatan fungsional untuk ilmu sosial cenderung mengasumsikan bahwa dunia sosial berusaha mengubah relativitas peninggalan penga-laman kongkrit serta keterkaitannya untuk dapat diidentifikasi, dipela-jari, dan diukur melalui pendekatan-pendekatan yang berasal dari ilmu alamiah (natural sciences).
2) Paradigma interpretif (interpretive paradigm).
Paradigma interpretif memberikan informasi dengan tujuan memahami dunia apa adanya (world atitis), memahami alam yang mendasar pada dunia sosial pada tingkatan pengalaman subyektif. Paradigma interpretif menjelaskan di dalam alam kesadaran individu dan subyektifitas dengan kerangka kerja dari partisipan sebagai lawan dari observ­er dari tindakan-tindakanya.
Sosiologi interpretif diarahkan untuk menangani esensi-esensi kejadian dunia sehari-hari. Dari analisis schema tergambar tanggung jawab melalui keterlibatan dengan isu hubungan dalam bidang-bidang: status quo, tatanan sosial, konsensus sosial, integrasi sosial dan kohesi, solidaritas dan aktualisasi.
3) Paradigma radical humanis (the radical humanist para­digm)
Paradigma radikal humanis didefinisikan dengan memperhatikan pe-ngembangan sosiologi perubahan radikal dari sudut pandang subyek-tivitas. Ini merupakan suatu pendekatan untuk ilmu-ilmu sosial yang lazim digunakan bersama-sama dengan interpretif paradigma. Menurut pandangan ini perspektif dunia sosial di mana cenderung menjadikan nominalist, anti positivist, voluntaris, dan ideographic. Bagaimanpun juga kerangka acuan itu terikat pada pandangan masyarakat di mana pene-kanan terhadap pentingnya transenden keterbatasan keberadaan tatanan sosial.
Dari unsur selanjutnya kita coba melihat konsep sosiologi perubahan radikal, dimana aliran humanis radikal menempatkan secara tegas di atas perubahan radikal, modes of domination, emansipasi, deprivasi dan potensialitas. Di dalam analisisnya ditegaskan tentang: konflik struktural, model dominasi, kontradiksi dan depripasi.
4) Paradigma structural radikal (The structuralist radi­cal paradigm) .
Radikal strukturalis, meliputi perubahan radikal, emansipasi potensialitas di dalam analisisnya ditegaskan tentang: konflik struktural, model dominasi, kontradiksi dan depresipasi. Pendekatan ini secara unvum bermuara dari suatu sudut dengan kecenderungan menjadi realist, posi— tivist, determinist dan nomothetic.
Ditegaskan bahwa fakta perubahan radikal ditumbuh-kembangkan ke dalam kondisi alamiah serta struktur masyarakat kontemporer dan berupaya memberikan penjelasan dari keterkaitan hubungan yang men-dasar dalam kontek formulasi sosial.
3. Dimensi Pengembangan Masyarakat
Pengembangan masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan adalah merupakan perubahan yang direncanakan, maka dimensi perubahan sosial/masyara­kat juga merupakan dimensi bagi pembangunan msyarakat. Adapun dimensi tersebut antara lain: sumber, metode, tingkat, arah dan luas atan cakupan.
a) Sumber perubahan
Perubahan masyarakat tidak mungkin terjadi begitu saja me-lainkan melalui sumber-sumber tertentu, sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Sumber-sumber tersebut antara lain ialah: keyakinan, organisasi dan penemuan tekno-logi.
Supaya terjadi perubahan, maka orang harus diyakinkan bahwa perubahan yang dilakukan dapat memperbaiki keadaan dan taraf hidup masyarakat. Tanpa usaha memberikan keyakinan tersebut, anggota masyarakat mengalami kesulitan untuk mengikuti arus perubahan. Un-tuk membuat masyarakat yakin terdapat perubahan perlu pengaturan strategi melalui suatu organisasi. Dengan demikian orga­nisasi meme-gang peranan penting dalam menyusun strategi perubahan yang dike-hendaki. Di samping perubahan melalui sumber organisasi dan keya-kinan atau ideologi yang bersifat politis, penemuan teknologi meru-pakan sumber perubahan yang bersifat non politis. Penemuan teknologi baru dapat pula memacu perubahan masyarakat, misalnya daerah ter-belakang yang selama ini hanya mengenal teknologi pedesaan yang kurang dapat menghasilkan produksi pertanian secara optimal, setelah mengenal teknologi maju, maka mereka dengan semangat tinggi meng-ikuti perubahan yang sedang berlangsung.
b) Metode perubahan
Perubahan dapat terjadi dengan spontan, artinya perubahan terse-but terjadi tanpa pengarahan manusia secara sadar dan sebaliknya per-ubahan dapat pula terjadi karena carnpur tangan manusia melalui ke-kuatan organisasi yang diarahkan secara sadar pada tujuan tertentu. Perubahan yang diarahkan baik oleh kekuatan politik, ekonomi, maupun kekuatan birokrasi menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat secara luas. Model-model perubahan ini dipengaruhi oleh metode yang diper-gunakan, misalnya kelompok revolusioner menggunakan kekerasan un-tuk menggugah massa yang bersifat apatis dalam rangka menghadapi kelompok elit yang menentang perubahan. Dilema yang dihadapi oleh kelompok revolusioner adalah bahwa kekerasan itu sering kali mening-katkan penolakan terhadap perubahan. Berbeda dengan kelompok revolusioner, kelompok reformis mempunyai pandangan bahwa per-ubahan harus terjadi melalui sarana-sarana yang lebih bertahap. Tidak berbeda dengan kelompok revolusioner, kelompok reformis juga me-miliki dilema yaitu bahwa pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan dapat memberikan kesan adanya perubahan tanpa menjurus kearah perubahan yang sebenarnya.
Strategi yang berbeda digunakan oleh kelompok puritan dan ke-lompok quaker pada abad ketujuh belas di Inggris dalam melakukan perubahan menggunakan organisasi dan kekerasan di satu pihak dan spontanitas dan non kekerasan di pihak lain.
c) Tingkat perubahan
Dimensi lain dari perubahan adalah derajat kecepatan. Setiap ma-syarakat pasti mengalami perubahan, tetapi derajat kecepatan perubahan tersebut berbeda, ada masyarakat yang derajat kecepatannya tinggi ada pula derajat kecepatannya rendah. Pada masyarakat pertanian tradisional sebagian mengalami perubahan dalam sekala cepat, tetapi terbatas pada perubahan yang berkaitan dengan fertilitas (kelahiran), pubertas, per-kawinan dan mortalitas (kematian), di samping itu juga terdapat mobi-litas sosial maupun geografis tetapi terbatas. Sebaliknya masyarakat modern memungkinkan mengalami perubahan jauh lebih cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kece­patan perubahan tersebut antara lain ialah: datangnya teknologi maju, metode baru mengenai pengorgani-sasian dan ideologi yang dominan.
d) Arah perubahan
Arah perubahan masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu arah ke depan dan arah ke belakang. Arah perubahan ma-syarakat ke depan adalah perubahan yang dilakukan para pimpinan un-tuk menciptakan suatu masyarakat baru dan sistem politik baru yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan arah perubahan ke belakang ialah perubahan yang dilakukan para pimpinan untuk mengembalikan tipe masyarakat dan negara yang ada di masa lalu. Arah perubahan masya-rakat dapat diklasifikasikan dalam empat tipe gerakan, yaitu:
Pertama kelompok revolosioner melakukan gerakan, agar yang terakhir menjadi yang pertama. Gerakan ini nampaknya timbul akibat adanya sebagian masyarakat yang merasa dirugikan, kemudian bangkit dalam sistem sosial, untuk menciptakan pemerataan kekuasaan, keka-yaan dan prestise dalam kelompck-kelompok sosial.
Kedua adalah kelompok reformis, di mana para pemimpin menca-ri peluang bagi individu-individu untuk memperoleh mobilitas sosial.
Ketiga ialah kelompok konservatif, merupakan suatu kelompok yang mengusahakan perubahan-perubahan yang terbatas dalam sistem stratifikasi sosial, Kelompok tersebut sebenarnya hanya ingin melaku-kan penyesuaian-penyesuaian kecil dalam proses untuk memperoleh prestise sosial dalam masyarakat.
Keenpat adalah kelompok reaksioner, di mana para pemimpin kelompok tersebut ingin memulihkan sistero stratifikasi hirarkhis yang kaku dan elites yang telah runtuh.
e) Luas atau cakupan perubahan
Pemahaman terhadap perubahan sosial tidak dapat diterima sepe-nuhnya tanpa menganalisis cakupan atau luas perubahan yang me-nyangkut derajat perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dari gerakan utama yang menimbulkan perubahan sosial, revolusi meru-pakan gerakan yang menimbulkan perubahan yang luas. Sedangkan pembaharuan hanya menimbulkan perubahan secara terbatas.
IV. Simpulan
Dari uraian yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, baik menyangkut modernisasi maupun menyangkut pengembangan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial dalam rangka pengembangan masyarakat menunju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu modernisasi sangat diperlukan dalam pengembangan masyarakat. Tanpa adanya modernisasi tidak akan terjadi pengembangan masyarakat. Pengem-bangan masyarakat dapat tercapai jika personil atau individu dalam masyarakat telah mamahami dan menerima modernisasi dalam arti yang sesungguhnya, karena tanpa modernitas individu mustahil akan terwujud modernitas masyarakat meskipun modernitas tersebut dapat saja dimulai dari modernitas lembaga yang ada di masyarakat tersebut.
Membicarakan pengembangan masyarakat kita tidak akan terlepas dari membicarakan individu sebagai makhluk yang berubah. Oleh karena itu mem-bicarakan pengembangan masyarakat kita harus membicarakan perubahan ma-syarakat. Perubahan masyarakat yang dimaksud ada1ah perubahan yang diren-canakan atau disebut juga dengan pembangunan.
Paradigma pengembangan masyarakat harus disesuaikan dengan nilai bu-daya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam aplikasinya pe-ngembangan masyarakat harus meliputi seluruh dimensi pembangunan masya-rakat, karena jika pembangunan masyarakat meninggalkan sebagian dimensi pembangunan masyarakat atau hanya menggunakan sebagian saja, maka pembangunan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik.

Rangkuman

Tes Formatif

DAFTAR PUSTAKA
Brembeck, Cole S. (1973). New Strategies for Educational Development. Lexington: D.C. Heath and Company
Buchori, Mochtar. (1992). Transformasi Tata Nilai. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta.
Chambers, Robert. (1983). Pembangunan Desa Mulai dari Belakang: Pengantar M. Dawam Rahardjo. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Inkeles, Alex. (1983). Exploring Individual Modernity. Columbia University Press New York
Knowles, Malcolm S. (1977). The Modern Practice of Adult education: Andragogy Versus Pedagogy. New York: Association Press.
La Bella, Thomas J. (1976). Nonformal Education and Social Change in Latin America. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publications of California
Muhammad Kamal Hasan (terjemahan). (1987). Modernisasi Indonesia (respon Cendikiawan Muslim). Jakarta. Lingkaran Studi
Nurcholish Madjid. (1989). Islam Kemoderenan dan Ke Indonesiaan Bandung. Mizan
Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. (1974). Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sidi Gazalba. (1973). Modernisasi dalam persoalan. Jakar­ta. Bulan Bintang
Soekanto, Soeryono. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT, Raja Brafindo Persada.
Soekanto, Soeryono (1983), Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Susanto, Astrid S. (1979). Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Binacipta.
Taliziduhu Ndraha. (1990). Pembangunan Masyarakat: Mepersiapkan Masyarakat Tinggal landas. Rineka Cipta,
Zaini Hasan. (1989). Pendidikan dan Modernitas Individu dalam Proses Pembentukan Manusia Pembangunan di Indonesia. Pidato Dies Natalis IKIP Malang.


[1] Walt Whitman Rostow (7 Oktober 191613 Februari 2003) adalah seorang ahli ekonomi dan politikus yang bekerja kepada National Security Advisor pada masa pemerintahan [Presiden Johnson|Lyndon Baines Johnson]] di Amerika Serikat. Ia berperan penting dalam pembentukan kebijakan Amerika Serikat di Asia Tenggara selama tahun 1960. Ia bekerja sebagai penasehat utama selama pemerintahan John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: